Sejumlah komentator pada posting Iklan Kampanye Partai Politik di Televisi mencoba menyinggung tentang perlunya para politisi kita memanfaatkan media internet baik melalui website, blog maupun social networking lainnya untuk berkampanye, terutama menjelang pemilu legislatif. Pendapat dan harapan semacam ini layak dikemukakan oleh para sahabat blogger mengingat peran media internet akan semakin dibutuhkan termasuk dalam dunia politik dan bagi para politisi.

Tapi nampaknya, para (calon) politisi kita belum banyak yang memanfaatkan website, blog, social networking semacam Facebook. Sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara korupsi, koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Internet, Blog atau aktifitas blogging lainnya. Tapi saya ingin menghubungkannya dan menuliskannya di posting kali ini dengan judul Kalau Mau Korupsi Jangan Bikin Blog. Maksudnya?

Maksud hati politisi ini ingin berkampanye melalui blog. Ada yang mencoba memanfaatkan blog untuk mengkampanyekan diri, tapi nasib berkata lain, alih-alih memanfaatkan blog, politisi ini malah kesandung masalah korupsi. Tidak heran kemudian jika blognya menjadi “ajang hujatan”, atau lebih tepatnya sebagai tempat menyuarakan aspirasi blogger atas ketidaksetujuannya terhadap perilaku korup dan korupsi, sekecil apapun bentuknya.

Aspirasi blogger ini yang menurut saya merupakan sisi lain dari kekuatan aktifitas blogging dalam ranah citizen journalisme. Sebab, para blogger bisa menyampaikan aspirasi, pendapat, pikiran langsung kepada sumbernya; kepada politisi yang koruptor itu melalui blognya. Lepas maupun terkait bahwa blognya tersebut sekarang sudah tidak pernah dikunjunginya lagi, atau bahkan sudah ditutup, karena si empunya sedang berurusan dengan KPK.

Apa hikmah yang bisa kita (para blogger) petik dari kasus di atas. Tidak ada, bagi yang tidak peduli. Tapi banyak, bagi yang peduli terhadap masa depan politik, bangsa Indonesia dan masa depan blogsphere kita. Kita mendorong para (calon) politisi kita untuk segera menengok urgensi dunia internet dalam segala aktifitas kehidupan. Kita juga mengharap bahwa politisi kita akrab dan familiar dengan tehnologi informasi, website, blog, social networking. Tapi kita tidak berharap kepada para (calon) politisi kita semakin banyak yang terlibat kasus korupsi.

Kalau mau korupsi jangan bikin blog, sebab jika tertangkap, akan memalukan blogsphere kita. Loh, apa ini masuk kategori hukum sebab akibat. Tidak tentunya. Kalau politisi kita serius menekuni dunia blogging, saya yakini akan sangat bermanfat di kemudian hari. Pengguna internet dan blogger semakin bertambah. Politisi tidak boleh gaptek. Kalau tidak mampu menglola web/blog sendiri, kan rata-rata politisi kita punya staf. Para staf ini juga perlu diberdayakan.

Bagaimana caranya; lakukan pemberdayaan semua komponen bangsa tapi hindari perilaku korup dan korupsi. Kasus Abdul Hadi Jamal hanya satu contoh yang terkait langsung dengan dunia blogging. Kita berharap, semakin banyak politisi yang memiliki blog, tapi kita juga berharap, politisi kita serius untuk tidak melakukan korupsi. Mari sukseskan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 dengan cara  tidak mencontreng Politisi Korup, Busuk dan Calon Koruptor. Ada baiknya mempertimbangkan untuk memilih politisi perempuan yang masih disimpang jalan, biar negeri ini lebih hemat atau malah tambah boros?. Wallahu A’lam.

Incoming search terms for the article: