Tim Sukses Mega-Prabowo meminta agar Polling SMS pada saat Debat Capres atau Cawapres di Televisi dihentikan. Entah mengapa hal ini dilakukan. Mungkin karena score atau hasil ahir Polling pasangan Mega-Prabowo selalu di urutan terbawah atau karena faktor lain.  Sementara itu, Lembaga Survey Indonesia / LSI berencana untuk mengembalikan dana dari Fox Indonesia (Konsultan Tim SBY-Boediono, pimpinan Rizal Mallarangeng) yang awalnya dialokasikan untuk Quick Count dan Exit Poll pada pilpres nanti. Banyak media massa yang sudah melansir ihwal rencana pengembalian dana tersebut.

Mari kita lihat sejenak sejauh mana hasil Polling SMS, Vote, Survey atau apapun tindakan mesin politik sejenisnya yang bisa mewarnai proses demokratisasi dalam Pemilu Presiden 2009. Jika Sahabat Blogger pernah berkunjung ke website resmi pasangan Capres-Cawapres yang sedang bertarung, maka di sana pasti ditemui bahwa hasil terkini Polling maupun Survey dari Lembaga Survey yang dikontrak, akan memberikan hasil tertinggi bagi pasangan yang memiliki website tersebut.

Polling dan Hasil Survey kemudian menjadi bias, karena muncul kesan bahwa penyelenggaran Polling dan Lembaga Survey yang menangani Survey Elektabilitas pasangan Capres-Cawapres hampir bisa dipastikan sudah tidak independen lagi. Dan kasus rencana pengembalian dana oleh LSI bukan saja merupakan blunder bagi SBY-Boediono, melainkan juga mencerminkan adanya korporasi dan kerjasama atas nama demokrasi, politik dan profesionalitas, yang justeru melukai rakyat.

Mengapa? Karena Rakyat digiring untuk mendukung capres-cawapres oleh dan melalui lembaga polling-survey tertentu yang berubah menjadi mesin kampanye. Ini yang terjadi di balik politik pencitraan pasangan capres-cawapres kita; semuanya saja, tidak hanya SBY-Boediono. Politik pencitraan memang perlu, tapi bukan segalanya. Debat Capres-Cawapres sudah bisa dijadikan parameter pencitraan meski terkesan masih saja sangat normatif. Salah-salah malah akan menjadi dagelan yang membosankan.

Kalau polling dan survey sudah menjadi mesin politik dan mesin kampanye, –yang sebenarnya menjadi kewajiban Partai Politik dan Underbownya– maka ini bisa menyesatkan rakyat. Memang kemudian kita melihat di lapangan adanya pergeseran signifikan di mana Partai Politik tidak lagi bekerja keras untuk memenangkan pasangan capres-cawapresnya. Setidaknya tidak sekeras pemilu pilpres 2004 yang lalu. Karena peran-perannya sudah diambil alih oleh lembaga polling dan lembaga survey.

Tradisi Polling dan Survey nampaknya akan terus berlangsung selagi praktek-praktek semacam itu dibuat longgar secara aturan main dan aturan hukumnya. Bersamaan dengan itu, masyarakat kita masih belum siap betul menemukan sebuah pilihan hanya sebatas dorongan dan mengikuti hasil polling atau survey. Ke depan, proses demokrasi dan demokratisasi tidak akan lebih baik jika politik pencitraan melalui polling dan survey menjadi mesin kampanye di barisan paling depan, sementara substansi persoalan yangdibutuhkan bangsa ada di barisan paling belakang.

Related posts:

  1. Lebih Cepat lebih Baik?
  2. Misteri Angka 3 JK-Wiranto
  3. Megawati-Prabowo Melengkapi Duet Sipil-Militer
  4. Iklan “Mie Instan” Calon Presiden
  5. 10 Partai Politik Untuk Indonesia
  6. Fenomena Prabowo dan Gerindra
  7. Sihir Magik Klenik Mistik Dan Politik
  8. Iklan Kampanye Partai Politik di Televisi
  9. Mengenal Bing Search Engine
  10. Kampanye Pemilu 2009 Versus Fatwa Haram Golput