Learn To Earn Is The Reason Why I am Blogging
E-Government Pemerintah Kabupaten Cilacap
Membongkar kembali tumpukan arsip tahun 2007-an, saya menemukan tulisan Bupati Cilacap berjudul “Membangun Cilacap Kota Web Tanpa Kabel“. Judul yang diambil dari koran lokal Radar Banyumas (Jawa Pos Group) tersebut saya tulis apa adanya. Melihat judul yang ada, kelihatannya cukup bombastis, serius dan futuristik. Isinya dari tulisan tersebut adalah penyampaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menyiasati perkembangan tehnologi informasi berbasis internet. Misinya diterapkan dalam pembuatan e-Government dengan web resminya http://www.cilacapkab.go.id.
Persoalan e-Government di manapun berada tidak jauh berbeda dengan pesoalan e-Government di beberapa daerah di indonsia. Di Kabupaten Cilacap, pernah menjadi perdebatan sengit antara beberapa stakeholder baik eksekutif, legislatif maupun kalangan lembaga swadaya masyarakat. Perdebatan saat itu muncul di sekitar efektivitas sebuah e-Government dan kesiapan infrasturktur yang dimiliki, termasuk di dalamnya ketersediaan SDM operatornya.
Perdebatan tersebut muncul seiring dengan menguatnya issue yang cukup menghangat saat itu mengingat besarnya biaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut yang mencapai milyaran rupiah. Hasilnyapun ternyata tidak / belum seperti yang diharapkan. Jika melihat dan mengamati situs / web tersebut, memang belum banyak mencerminkan ideal sebuah replika web e-Government. Belum semua link menuju dinas dan instansi terkait dimasukkan dalam navigasi web.
Belum reda perdebatan tentang e-Government, muncul kebijakan Pemkab Cilacap untuk membuat Simpemdes, sistem informasi pelayanan pemerintahan desa. Sepanjang tahun 2008, perdebatan tersebut juga bermuara pada besaran biaya yang dianggarkan 100 juta / desa per paket simpemdes dengan kesiapan SDM pemerintah desa yang masih membutuhkan pelatihan (sekedar untuk) mengoperasikan komputer. Tapi kebijakan tersebut tetap berjalan; hingga sekarang dengan realisasi yang kurang memuaskan.
Simpemdes sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari paket e-Government. Tujuannya untuk mendorong percepatan perkembangan tehnologi internet sampai ke pelosok desa. Dengan simpemdes, diharapkan informasi seputar pelayanan publik bisa diakses masyarakat dengan cepat. Tapi karena realisasi simpemdes juga belum memuaskan, maka efektifitas dari keseluruhan bangunan e-Government masih jauh dari harapan.
Untuk melengkapi paket e-Government, pemkab Cilacap membangun koneksi internet nirkabel (wireless fidelity/WiFi) dalam wujud penyediaan Hotspot. Baru satu titik, di sekitar alun-alun Cilacap dari sekian titik strategis di seluruh wilayah Kabupaten terluas di Jawa Tengah ini. Padahal banyak sekali lokasi strategis yang sangat memungkinkan untuk dipasang hotspot.
Sahabat Blogger, kenyataan di atas bukan tidak mungkin dialami oleh pemerintah Kabupaten di mana sahabat blogger tinggal. Jika seandainya lebih baik dan lebih optimal dalam pemanfaatannya, maka tentu itu lebih baik karena kesiapan infrastrukturnya benar-benar matang.
Related posts:
- Menuju Kabupaten Cilacap Barat
- Simpemdes
- Hawa Panas Iringi 153 Tahun Kabupaten Cilacap
- Cilacap Yang Terkoyak
- Teroris Tertangkap Di Cilacap
- Objek Wisata Pantai Indah Widara Payung Cilacap
- Sedekah Laut: Ritual Budaya Nelayan Cilacap
- Bupati Cilacap Ditahan
- Jamu Tradisional Cilacap
- Vonis 9 Tahun Penjara Untuk Probo Yulastoro
| This entry was posted by Munawar AM on January 4, 2009 at 8:50 AM, and is filed under Kampung Halaman. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |




about 1 year ago
Yang pasti, simpemdes di Cilacap tidak sesuai prosedur karena dipaksa menggunakan dana ADD, sementara penggunaan ADD harus melalui mekanisme musrenbangdes. Saya pastikan; tidak ada satu desa pun di Cilacap yang di musrenbangdes-nya mengusulkan 48 juta untuk simpemdes.
BPD Bajing Kulon berani menganggarkan simpemdes pun dengan catatan 48 juta itu menjadi tanggung jawab bupati. Saya ada dokumen perdes dan berita acaranya.
about 1 year ago
saya termasuk salah satu pelaku egov di cilacap om…
about 1 year ago
siiiippp, kapan2 kita ketemu di warung wedang ronde sisi timur alun-alun pwt. ok.
about 1 year ago
@alifahru: pelaku bagian apa? sepakat dengan kang nawar, kayaknya kita perlu ngobrol lho… biar lebih akrab.
about 1 year ago
wah asyik… kapan nich….:) bisa juga ajak temen2 macam kang endar dan blogger banyumas, cilacap dan sekitarnya…
tapi saya buruhnya…
@abdal malik
saya dari vendor egov kang…
about 1 year ago
Kang Nawar sebenarnya memiliki banyak data tentang penerapan pemerintahan elektronik (e-government) di Cilacap, kenapa tidak menyampaikan dengan tegas persoalan mark-up saja. Rakyat harus tahu kemana uang mereka dibelanjakan?
about 1 year ago
apa kabar kang…sory baru sempat lagi ada mega proyek jadi tak sempat buka-buka email apalagi blog..hehehe
about 9 months ago
Saya sependapat dengan Kang Nawar soal kesiapan SDM dan Infrastruktur yg masih perlu dibenahi … sebenarnya PEMKAB Cilacap sdh membentuk Tim Telematika yg dikoordinir oleh SEKDA, tim yg terdiri dari Staf Pemkab dari berbagai unit kerja yg memiliki kemampuan dan pemahaman dalam alur proses eGov dan IT. Ide tersebut sebenarnya sangat cemerlang dan bisa jadi contoh utk daerah lain, karena dibentuknya Tim Telematika itu adalah solusi cerdas implementasi eGov terintegrasi dalam kondisi pemerintahan di negara kita yg masih egosentris! Namun sayang, dalam pelaksanaannya Tim Telematika sering ditinggal dan banyak pengembangan eGov yg masih berjalan sendiri-sendiri … serta pembangunan infrastruktur jaringan yang hanya boleh dipakai oleh dinas yg menganggarkan, walaupun sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk integrasi eGov secara menyeluruh. Mungkin belum saatnya negarai ini pakai eGov ya Kang?
————–
@munawar am: saya malah tidak tahu sejauh ini kalau sudah ada Tim telematika. Tautannya apa dengan egov? saya juga kurangpaham. Sudah sejak lama sebenarnya program ini dianggarkan, namun masih belum tuntas juga. Munculnya simpemdes konon juga dalam kerangka egov ini. namun, lagi-lagi menuai protes dan aplikasinya belum sebagaimana mestinya. kita tunggu iktikad yang lebih kuatdari policy maker kab. cilacap setelah Bupati ditahan.
about 1 month ago
SEBUAH TEROBOSAN UNTUK NEGERI
Software Birokrasi Maya v1.0 memuat informasi tentang biodata penduduk yang bermukim dalam wilayah Desa / Kelurahan. Informasi tersebut disimpan sebagai arsip desa berupa data penduduk. Kebanyakan arsip-arsip tersebut saat ini masih dikerjakan secara manual dan tersusun dalam kumpulan buku yang banyak.
Dalam banyak hal, terkadang pemerintahan Desa / Kelurahan memerlukan data tersebut untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayahnya. Untuk kasus semacam ini, aparat yang bersangkutan akhirnya terpaksa harus melakukan peninjauan ulang terhadap berkas desa dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperoleh data yang cukup akurat. Dampak dari hal tersebut adalah kinerja pemerintahan desa / kelurahan belum bisa mencapai level yang diharapkan.
Dari sudut pandang yang lain, perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Teknologi Informasi telah mengakomodasikan banyak kemudahan. Sayangnya, penerapan teknologinya masih belum merata. Hal ini masih diperparah dengan kurangnya kualifikasi sumber daya manusia di Instansi Pemerintahan Desa / Kelurahan. Selain itu, terdapat asumsi yang tidak tepat, bahwa Implementasi Komputerisasi untuk Desa / Kelurahan adalah suatu yang sulit dipelajari dan merepotkan. Padahal, dengan penerapan yang tepat, komputerisasi akan amat bermanfaat dalam menunjang peningkatan kinerja pemerintahan Desa / Kelurahan.
Dalam kurun beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan yang terkait dengan ketertiban administrasi data kependudukan. Implementasinya, di beberapa daerah telah dikembangkan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Namun, aplikasi SIAK ini masih terbatas penerapannya hingga tingkat kecamatan. Sementara untuk tingkat desa / kelurahan, aplikasi khusus untuk administrasi kependudukan belum tersedia secara spesifik.
Atas dasar latar belakang tersebut, Tim kami mengembangkan aplikasi database yaitu Software Birokrasi Maya v1.0 Software tersebut telah diupayakan sedemikian rupa untuk mengikuti format aturan data baku kependudukan yang baru, sesuai dengan format data yang ditetapkan oleh pemerintah tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan aplikasi ini, Pemerintahan Desa / Kelurahan dapat mendata dan memantau setiap perubahan data penduduk secara cepat dan efektif.
Aplikasi Database Software Birokrasi Maya v1.0 ini tersedia untuk melakukan perekaman data penduduk, baik yang baru lahir, yang berdomisili, hingga yang telah pindah / mutasi, maupun yang telah
meninggal dunia. Selain itu, Software Birokrasi Maya v1.0 tersebut juga telah kami lengkapi dengan administrasi pengurusan dokumen (surat-menyurat) yang selama ini masih ditangani secara manual.
Program ini telah dirancang untuk memudahkan user dalam mengisikan data secara cepat, sehingga dengan SDM petugas yang bersangkutan dapat mempelajari, beradaptasi dan mengoperasikannya tanpa banyak kesulitan. Data-data penduduk yang telah terekam di komputer dapat diolah secara cepat untuk menampilkan data-data agregat dan informasi statistik kependudukan berdasarkan kategori tertentu.
Perangkat keras (hardware) yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini juga tidak harus memiliki spesifikasi yang tinggi dan mahal.
Software Birokrasi Maya v1.0 ini juga dilengkapi dengan form pencarian penduduk, pekerjaan, informasi lowongan kerja sampai bisa mengetahui silsilah penduduk dalam satu desa sebagai program unggulan di Software Birokrasi Maya v1.0 ini.
TARGET DAN TUJUAN
TARGET:
Target pengguna Software Birokrasi Maya v1.0 adalah Pemerintah tingkat Desa/Kelurahan.
TUJUAN:
Tujuan penggunaan Software Birokrasi Maya v1.0 antara lain:
1. Mempermudah Pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Propinsi dalam hal:
Pendataan penduduk
Sensus penduduk
Pendataan aset desa
Pendataan kekayaan penduduk
Pendataan kekayaan desa
Pendataan kriminalitas penduduk, kenakalan remaja
Mengetahui penduduk miskin (dihitung dari UMR daerah tersebut)
Mengetahui penduduk yang tidak memiliki IMB
Mengetahui penduduk yang bekerja ataupun yang pengangguran
Mengetahui penduduk usia produktif
Pendataan kelahiran penduduk
Pendataan kematian penduduk
Mengetahui silsilah penduduk dalam satu desa
Mengetahui tingkat kelahiran dan tingkat kematian penduduk dalam 1 tahun
dsb.
2. Membantu investor dalam mengetahui informasi potensi-potensi yang ada di Desa tersebut dengan cepat dan akurat.
3. Membantu pelayanan publik dalam hal pembuatan ataupun perpanjangan KTP dan KK.
4. Menyalurkan aspirasi warga dalam rangka ikut membangun Desa, karena disediakan form khusus “KRITIK & SARAN”.
CARA MENDAPATKAN SOFTWARE
Anda dapat memeperoleh Software Birokrasi Maya v1.0 secara